Kementerian Kehakiman Taiwan Menanggapi Protes Atas Kasus Pelecehan Anak

Menyusul kematian tragis seorang anak laki-laki, seruan publik untuk hukuman yang lebih berat untuk pelecehan anak segera ditanggapi oleh Kementerian Kehakiman Taiwan.

Kematian baru-baru ini seorang anak laki-laki berusia satu tahun, yang dijuluki "Kaika," akibat dugaan kekerasan oleh pengasuh telah memicu kemarahan di seluruh Taiwan. Tragedi ini menyebabkan hampir 140.000 orang menandatangani petisi yang mengadvokasi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, tanpa pembebasan bersyarat, bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Kementerian Kehakiman (MOJ) menanggapi pada tanggal 16 Maret, awalnya mengindikasikan bahwa usulan tersebut tidak akan diadopsi, yang menyebabkan reaksi keras publik yang signifikan dan tuduhan bahwa Taiwan sedang menjadi "surga kekerasan terhadap anak."

Menanggapi protes publik, MOJ mengeluarkan pernyataan pada tanggal 17 Maret, menekankan komitmennya untuk menghukum berat kejahatan terhadap anak-anak dan menghormati opini publik. MOJ menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menggabungkan berbagai sudut pandang selama reformasi hukum di masa depan.

Petisi tersebut mengusulkan amandemen terhadap Pasal 271 KUHP untuk menyertakan ketentuan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati untuk kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Petisi itu juga menyarankan amandemen Pasal 286 KUHP untuk mengenakan hukuman penjara minimal 10 tahun, atau hukuman 20 tahun jika dilakukan untuk mencari keuntungan, dan denda hingga NT$10 juta bagi mereka yang melakukan kekerasan atau merugikan kesejahteraan fisik dan mental individu di bawah usia 16 tahun. Usulan tersebut, yang diajukan pada tanggal 20 Februari, secara resmi diakui pada tanggal 16 Maret, yang mewajibkan tanggapan resmi dari MOJ dalam waktu dua bulan.

Huang Mou-hsin, Sekretaris Tetap MOJ, menjelaskan keputusan mengenai petisi tersebut. Usulan hukuman mati untuk "menghancurkan bukti" dalam kasus kekerasan terhadap anak dianggap tidak layak, karena sistem hukum Taiwan saat ini tidak mengizinkan hukuman mati wajib. Demikian pula, usulan hukuman penjara minimal 30 tahun juga dianggap tidak realistis, karena hukuman maksimum berdasarkan hukum saat ini adalah 15 tahun. Saran mengenai "tanpa pembebasan bersyarat" sedang dipertimbangkan, karena sistem pembebasan bersyarat sedang dalam peninjauan, dan setiap pendapat akan dirujuk dalam reformasi hukum di masa depan.

MOJ menegaskan kembali dedikasinya untuk menghukum berat pelanggaran berat, terutama yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Kementerian mengakui kekhawatiran publik dan mengatakan bahwa selama diskusi legislatif di masa depan, tindakan yang disarankan akan ditinjau. MOJ juga menyoroti pendiriannya terhadap narapidana yang dihukum karena kejahatan kekerasan.