Kasus Kontroversial Taiwan: Apakah Peradilan Menyalahgunakan Konvensi Hak Asasi Manusia untuk Membungkam Perbedaan Pendapat?

Seorang Profesor Taiwan Menyuarakan Keprihatinan atas Deportasi Seorang Tokoh Tiongkok Daratan, Menyoroti Potensi Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Perintah deportasi terhadap influencer Tiongkok daratan Liu Zhenya, yang juga dikenal sebagai "亞亞 (Ya Ya)", oleh Badan Imigrasi Nasional Taiwan (移民署) telah memicu perdebatan. Penolakan Pengadilan Administratif Tinggi Taipei terhadap permintaannya untuk menunda deportasi telah mendapat kritik tajam dari kalangan akademisi.

Profesor Luo Shih-hong, seorang profesor di Departemen Komunikasi di Universitas Nasional Chung Cheng, berpendapat bahwa pengadilan salah menafsirkan konsep "hasutan perang" dan pidato politik yang sah. Ia percaya bahwa pengadilan secara tidak tepat menerapkan konvensi hak asasi manusia internasional, secara efektif mengubah konvensi ini menjadi alat untuk menekan suara-suara yang berbeda pendapat. Menurut Profesor Luo, hal ini merusak perlindungan hak asasi manusia fundamental yang dimaksudkan untuk dijunjung tinggi oleh konvensi-konvensi ini.

Kasus ini melibatkan Liu Zhenya, yang menikah dengan warga negara Taiwan dan memiliki dua putra dan seorang putri. Ia diberikan izin tinggal berdasarkan hubungan keluarganya. Namun, selama masa tinggalnya, ia membuat kanal "亞亞在台灣 (Ya Ya di Taiwan)" di platform media sosial "Douyin," tempat ia mengunggah video. Beberapa video ini dilaporkan berisi konten yang diduga menganjurkan penyatuan militer Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Tiongkok (Taiwan). Akibatnya, Badan Imigrasi Nasional memerintahkannya untuk meninggalkan Taiwan dalam waktu 10 hari, dengan batas waktu 25 Maret.