Indonesia Menindak Tegas Pemerasan di Lokasi Wisata

Pemerintah meningkatkan upaya untuk memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi para pengunjung.

Jakarta - Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya untuk memberantas pemerasan di destinasi wisata populer, menekankan kebutuhan akan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengeluarkan pernyataan yang mendesak semua pemangku kepentingan untuk mendukung inisiatif ini, menyoroti pentingnya memastikan pariwisata menguntungkan masyarakat lokal.

Menanggapi meningkatnya masalah pemerasan selama pertemuan virtual dengan pemangku kepentingan pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT), Puspa menguraikan komitmen pemerintah untuk membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Strategi ini memprioritaskan pencegahan dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat lokal.

Puspa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas. Ia mendorong wisatawan untuk menawarkan bantuan pendidikan melalui saluran resmi, seperti lembaga desa dan pemerintah daerah, daripada langsung kepada individu, terutama anak-anak.

"Ini harus menjadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT. Kita harus membangun pariwisata yang berkualitas dan inklusif dengan memperkuat sumber daya manusia lokal melalui pelatihan digital, pemasaran destinasi, dan pengelolaan berbasis masyarakat," kata Puspa.

Ratu Ngadu Bonu Wulla, Bupati Sumba Barat Daya, menggemakan komitmen untuk memberantas pemerasan di wilayah tersebut. Sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, pertemuan tersebut diakhiri dengan keputusan untuk memasang papan informasi di pintu masuk dan di dalam Desa Adat Ratenggaro. Papan-papan ini akan menampilkan secara jelas biaya aktivitas wisata resmi, berdasarkan peraturan desa.

Masalah ini muncul setelah laporan adanya pungutan liar oleh seorang pembuat konten.