Hubungan Taiwan-Filipina: Era Baru Kerja Sama Ekonomi Dimulai

Manila Melonggarkan Pembatasan Perjalanan, Membuka Jalan bagi Peningkatan Perdagangan dan Investasi
Hubungan Taiwan-Filipina: Era Baru Kerja Sama Ekonomi Dimulai

Dalam langkah signifikan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah melonggarkan pembatasan perjalanan bagi pejabat pemerintah Filipina yang mengunjungi Taiwan. Keputusan ini, sebagaimana dilaporkan oleh Philippine News Agency (PNA), bertujuan untuk mendorong peluang yang lebih besar bagi pengembangan dan perluasan bidang investasi prioritas Filipina.

Pembatasan ini, awalnya diberlakukan pada tahun 1989 di bawah mantan Presiden Corazon Aquino, sebelumnya melarang pejabat pemerintah Filipina melakukan kunjungan resmi ke Taiwan dan terlibat dalam kegiatan resmi tanpa izin dari Departemen Luar Negeri Filipina (DFA).

Presiden Marcos Jr. menandatangani Memorandum Circular, dengan isinya yang baru menjadi publik baru-baru ini.

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr berbicara pada Forum Bisnis Indo-Pasifik keenam yang diadakan tahun lalu di Manila, Filipina.

Foto: CNA

Kebijakan baru tersebut membebaskan sebagian besar pejabat pemerintah, membatasi pembatasan hanya pada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan Nasional, menurut laporan PNA.

Pejabat yang bepergian ke Taiwan untuk tujuan ekonomi, perdagangan, dan investasi sekarang diizinkan menggunakan “paspor biasa mereka dan tanpa menggunakan jabatan resmi mereka.” Mereka juga diharuskan untuk memberi tahu dan berkoordinasi dengan Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Manila (MECO) di Taipei, kedutaan besar de facto Filipina di Taiwan, sebelum perjalanan mereka.

Lebih lanjut, kebijakan yang diperbarui memungkinkan pejabat Filipina untuk menjadi tuan rumah bagi delegasi Taiwan untuk diskusi ekonomi, dengan MECO memerlukan pemberitahuan setidaknya lima hari sebelum pertemuan.

Memorandum tersebut menjelaskan bahwa penandatanganan dokumen resmi dengan lembaga pemerintah Taiwan masih memerlukan persetujuan sebelumnya dari DFA dan Kantor Presiden.

Di Taipei, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung (林佳龍) menyambut baik upaya pemerintah Filipina untuk memperkuat hubungan antara Taiwan dan Filipina, dengan menyatakan bahwa kebijakan baru tersebut akan memperdalam kerja sama praktis antara kedua negara di bawah kerangka diplomasi terintegrasi.

Kementerian Luar Negeri menyoroti bahwa Taiwan adalah pasar ekspor terbesar kedelapan Filipina, mitra dagang terbesar kesembilan, dan sumber impor terbesar ke-10.

“Seperti yang dikatakan Presiden Ferdinand Marcos Jr, stabilitas di Selat Taiwan adalah prioritas, dan perdamaian, keselamatan, dan stabilitas adalah perhatian semua negara. Taiwan akan terus bekerja sama dengan Filipina dan sekutu demokratis lainnya dan memberikan kontribusi untuk kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas regional,” kata kementerian tersebut.



Sponsor