Pemerintah Jepang Mempertimbangkan Penggunaan Kembali Tanah dari Fukushima di Kantor Perdana Menteri

Sebuah rencana kontroversial untuk mendaur ulang tanah pembersihan Fukushima di Tokyo menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan persepsi publik.

Pemerintah Jepang sedang menjajaki kemungkinan penggunaan kembali tanah, yang dikumpulkan dari area di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang rusak, di halaman Kantor Perdana Menteri dan gedung-gedung pemerintah lainnya. Informasi ini berasal dari sumber pemerintah.

Inisiatif ini bertujuan untuk menetapkan preseden untuk daur ulang tanah di luar Prefektur Fukushima. Proyek demonstrasi sebelumnya di Tokyo dan sekitarnya mengalami hambatan karena penolakan lokal.

Tanah yang ditujukan untuk Kantor Perdana Menteri dan fasilitas pemerintah lainnya di distrik Kasumigaseki, Tokyo, kemungkinan akan digunakan di taman bunga dan aplikasi serupa. Kementerian Lingkungan menegaskan keamanan tanah telah diverifikasi melalui proyek demonstrasi yang dimulai di Prefektur Fukushima pada tahun 2017.

Pembangkit Fukushima mengalami kecelakaan nuklir parah pada Maret 2011, setelah gempa bumi dan tsunami, yang mengakibatkan pelepasan sejumlah besar bahan radioaktif dan kontaminasi lahan yang luas.

Sekitar 14 juta meter kubik tanah yang dipindahkan dan limbah lainnya telah disimpan di fasilitas penyimpanan sementara yang terletak di dekat kompleks nuklir.

Jepang bertujuan untuk mendaur ulang tanah dengan radioaktivitas yang relatif rendah untuk proyek-proyek publik, seperti membangun tanggul jalan, untuk mengurangi volume total tanah yang memerlukan pembuangan akhir.