Taiwan Menolak Pemungutan Suara Elektronik di Luar Negeri di Tengah Kekhawatiran Campur Tangan Tiongkok

Perdana Menteri Cho Jung-tai Mengutip Risiko Keamanan, Memunculkan Perdebatan tentang Reformasi Pemungutan Suara

Taipei, 22 April, Taiwan – Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) telah menyatakan bahwa pemungutan suara elektronik untuk warga Taiwan yang tinggal di luar negeri adalah "sama sekali tidak layak," dengan menyebut potensi manipulasi oleh China sebagai perhatian utama.

Berbicara di Yuan Legislatif, Perdana Menteri Cho secara eksplisit menyatakan penolakan kabinet terhadap proposal referendum yang diajukan oleh Partai Rakyat Taiwan (TPP) minggu lalu. Proposal ini bertujuan untuk menjajaki cara agar warga Taiwan di luar negeri dapat berpartisipasi dalam pemilihan melalui cara elektronik.

Perdana Menteri menekankan risiko signifikan bahwa pemilih di luar negeri rentan terhadap "pengendalian oleh kekuatan asing yang bermusuhan" selama pemilihan. Pernyataan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen Partai Progresif Demokrat (DPP) Lin I-chin (林宜瑾) tentang potensi ancaman terhadap proses demokrasi Taiwan yang ditimbulkan oleh China.

Inisiatif TPP, yang melewati tahap komite dan langsung memasuki pembacaan kedua, berupaya memfasilitasi pemungutan suara di luar distrik pemilihan yang terdaftar dengan melegalkan pemungutan suara transfer domestik. Kekhawatiran diungkapkan oleh Lin, yang mengkritik proposal tersebut karena kurangnya definisi yang jelas mengenai pemungutan suara absen dan pemungutan suara transfer domestik. Anggota parlemen lain juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang (RUU) tersebut secara tidak sengaja dapat membuka pintu bagi sistem pemungutan suara absen atau elektronik di masa depan.

Perdana Menteri Cho membedakan antara reformasi pemungutan suara di luar negeri dan dalam negeri, menyarankan bahwa yang terakhir dapat dipertimbangkan "oleh semua orang" tetapi secara khusus dalam konteks pemilihan nasional, bukan lokal. Dia memperingatkan bahwa mengizinkan pemilih dari seluruh negeri untuk memilih dalam satu pemilihan lokal akan menciptakan "kesulitan besar."

Ketua Komite Pemilihan Pusat (CEC) Lee Chin-yung (李進勇) juga berbicara kepada anggota parlemen, menyatakan bahwa cabang eksekutif telah meninjau pemungutan suara absen selama beberapa waktu. Dia memperingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada stabilitas proses pemilu akan menjadi "sangat serius" dan menekankan bahwa setiap tindakan lebih lanjut akan membutuhkan perlindungan yang kuat.