Komite Senat AS Menyetujui Rancangan Undang-Undang untuk Memperkuat Keterlibatan Taiwan

Legislasi mengamanatkan strategi A.S. yang diperbarui untuk menanggapi tantangan Indo-Pasifik yang terus berkembang.

Washington, D.C. - Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS telah menyetujui sebuah RUU penting yang dirancang untuk memperkuat dan memperbarui secara berkala pendekatan Departemen Luar Negeri terhadap Taiwan. Langkah ini menggarisbawahi komitmen AS di tengah lanskap geopolitik yang berkembang dan meningkatnya kekhawatiran mengenai potensi ancaman.

RUU tersebut, Taiwan Assurance Implementation Act, awalnya diajukan oleh Senator Republik John Cornyn dan Demokrat Chris Coons pada tanggal 3 Maret. Tujuan utamanya adalah untuk mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk meninjau dan memperbarui panduan kebijakannya mengenai Taiwan setiap lima tahun, yang mencerminkan situasi geopolitik yang dinamis di kawasan Indo-Pasifik.

Undang-undang ini dibangun berdasarkan upaya sebelumnya. Pada tahun 2023, DPR telah menyetujui RUU serupa, meskipun versi Senat mencakup ketentuan yang lebih rinci. Ketentuan-ketentuan ini melibatkan pengubahan Taiwan Assurance Act tahun 2020, secara rutin meninjau "Pedoman Hubungan dengan Taiwan" dan dokumen terkait lainnya, dan selanjutnya mengeluarkan arahan yang jelas kepada berbagai departemen dan lembaga cabang eksekutif.

Setelah peninjauan yang diamanatkan, Departemen Luar Negeri wajib menyerahkan laporan komprehensif kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR dalam jangka waktu 90 hari.

"Komitmen kami terhadap Taiwan harus didukung oleh pendekatan yang berkembang seiring dengan perubahan realitas di Indo-Pasifik," kata Senator Coons dalam siaran pers. Senator Cornyn menekankan pentingnya undang-undang tersebut dalam memperkuat strategi Taiwan yang kuat di dalam Departemen Luar Negeri.

"Ancaman yang ditimbulkan China terhadap stabilitas Indo-Pasifik, termasuk teman dan sekutu kami Taiwan, terus berkembang, dan panduan diplomatik kami harus mampu mengikuti perkembangan tersebut," tambah Cornyn.

Agar RUU tersebut menjadi undang-undang, RUU tersebut harus berhasil melewati Senat dan DPR melalui proses pemungutan suara dan selanjutnya menerima tanda tangan Presiden. RUU paralel diperkenalkan di DPR oleh kelompok anggota parlemen bipartisan pada akhir Februari; namun, jadwal pemungutan suara masih menunggu.